kumparan.com
19 Juli 2018
https://kumparan.com/@kumparanbisnis/perluasan-penggunaan-biodiesel-20-persen-tunggu-keputusan-jokowi-27431110790549550
Pemerintah belum menentukan kapan pemberlakukan perluasan penggunaan campuran biodiesel 20 persen (B20) ke sektor non Public Service Obligation (PSO). Awalnya pemerintah berencana untuk memberlakukan kebijakan tersebut pada pertengahan tahun ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan bahwa usulan tersebut nantinya akan dibawa dalam Sidang Kabinet yang berlangsung besok, Jumat (20/7).
"Besok kami mau sidang kabinet buat itu. Kita belum bisa jelaskan sekarang. Kalau mau tau tunggu sidang kabinet besok," ujar Darmin saat usai rapat koordinasi dengan para menteri di Kantor Kemenko Perekonomian, Kawasan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (19/7).
Dalam rakor biodiesel, hadir juga Menterii BUMN Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Plt Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati. Rapat berlangsung tertutup selama 3 jam.
Ditemui di tempat yang sama, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo akan menetapkan kapan kebijakan tersebut akan dilaksanakan.
"B20 tadi masih dibicarakan. Besok untuk persiapan laporan ke Bapak Presiden (Joko Widodo). Keputusannya nanti dengan Bapak Presiden," imbuhnya.
Hal yang sama juga diungkapkan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Dia menambahkan saat ini program mandatori B20 sudah berjalan. Tapi ke depannya akan dioptimalkan ke sektor non PSO misalnya ke sektor transportasi publik dan kereta api.
"B20 kan sudah jalan, tinggal optimalisasi ke non PSO," tutup Airlangga.
Sebelumnya pemerintah memang ingin memperluas penggunaan B20 ke sektor PSO. Setelah adanya perluasan tersebut, pemerintah berharap ketergantungan impor Bahan Bakar Minyak dapat dikurangi secara bertahap. Meski tidak akan langsung mengurangi secara signifikan, pemerintah memastikan dengan adanya bauran berbagai kebijakan, Indonesia dapat mulai mengurangi defisit perdagangan.
Kebijakan ini juga merupakan usaha positif agar rupiah menguat. Sebab pelemahan rupiah juga disebabkan oleh tingginya tingkat impor migas.
