okezone.com
29 Agustus 2018
Giri Hartomo, Jurnalis
https://economy.okezone.com/read/2018/08/29/320/1943194/rapat-bareng-menko-darmin-nicke-tak-sabar-terapkan-b20
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi (Rakor) mengenai kesiapan industri untuk menerapkan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) dengan bauran minyak sawit sebanyak 20% atau yang biasa disebut Biodiesel (B20).
Turut hadir dalam rakor, perwakilan dari Kementerian BUMN hingga Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati. Selain itu hadir juga Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI).
Ditemui usai rapat, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan, pihaknya sangat siap untuk menyerap B20 yang nantinya dicampurkan kepada solar. Bahkan solar B20 siap disalurkan kepada seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik Pertamina.
"Kalau suplai fame (fatty acid methyl ester) memang ada. Kami pasti serap. Karena tugas kami memang mencampur komponen sawit itu ke solar dan menyalurkan kepada SPBU, ke masyarakat," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (29/8/2018).
Menurut Nicke, tak hanya Pertamina, seluruh Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM) juga siap menerapkan kebijakan tersebut. Artinya pada tanggal 1 September 2018 mendatang kebijakan B20 sudah bisa diterapkan.
Nicke mengaku, bersama dengan pihak pemerintah telah bertemu industri-industri pengguna solar seperti operator alat-alat berat. Dan semuanya sudah menyanggupi menggunakan bahan bakar B20.
Dengan kebijakan B20, nantinya, Badan Usaha Bahan Bakar Nabati akan menyuplai fame kepada BU BBM. Setelah disuplay barulah bahan bakar tersebut dicampurkan dengan solar dengan kandungan komponen sawit itu sebesar 20%.
"Tidak ada yang tidak siap. Per 1 September nanti kita akan jalankan. Di situ kita sudah sepakati. Semua spesifikasi terkait kandungan, aturan, itu diatur Direktortat Jenderal Migas Kementerian ESDM dan semua sudah oke," jelasnya.
Saat ditanya mengenai harga, Nicke belum bisa berkomentar. Sebab menurutnya, saat ini belum ada kesepakatan harga antara pemerintah, BU BBN dan BU BBM.
"Itu belum, kontraknya saja belum selesai, realisasinya paling lambat Jumat, karena titik serahnya di mana, transportasinya scoop siapa, itu yang sedang dikerjakan, intinya kita tidak mau membebani masyarakat dengan harga, kan ada BPDB Sawit itu yang punya alokasi dana yang bisa dikompensasi lha BU BBN kalau ad apeningkatan harga," jelasnya.
(Feb)
(rhs)
