bisnis.com, 5 Oktober 2018
Oleh : Pandu Gumilar
http://industri.bisnis.com/read/20181005/99/846159/dmsi-berharap-diplomasi-sawit-lebih-agresif
DMSI Berharap Diplomasi Sawit Lebih Agresif
Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) berharap regulator melakukan deplomasi yang lebih agresif ke luar negeri untuk mengkampanyekan minyak sawit.
Ketua Umum DMSI Derom Bangun mengatakan pemerintah memang sudah mendiplomasikan minyak sawit melalui Keduataan Besar di negara-negara importir. Namun menurutnya perlu lebih dari sekedar mengkampanyekan kebaikan minyak sawit karena beberapa pihak selalu punya amunisi untuk melawan balik dengan perspektif yang negatif.
"Kita juga perlu mempelajari balik tentang karakteristik minyak biji bunga matahari, minyak kedelai dan minya rapeseed. Sehingga kita punya komparasi minyak nabati yang terbaik dalam kontribusi terhadap lingkungan," katanya pada Jum'at (5/10).
Derom menjelaskan satu pohon kelapa sawit berumur sepuluh tahun bisa menyerap karbon 100 ton per tahun. Artinya satu hektar kebun kelapa sawit yang biasa berisi 130—140 pohon bisa menyerap minimal 1.300 ton karbon per tahun.
Sementara kalau dibandingkan dengan tanaman kedelai yang hanya dapat menyerap karbon 5 ton dalam sekali masa panen, kelapa sawit jauh lebih sustainable.
Menurutnya antara negara juga perlu membandingkan produksi karbon per tahun. Indonesia, lanjutnya, termasuk rendah dengan 1,6 kg karbon per kapita per tahun sedangkan negara lain bisa 10 kg karbon per kapita per tahun.
"Kita ini perlu membandingkan keadaan disana dengan disini. Jangan hanya kebun sawit yang diperiksa sehingga mereka sadar juga punya kekurangan," tegasnya.
Pelaku usaha persawitan, lanjutnya, selalu dituding dengan isu deforestasi tapi menurutnya seluruh pihak perlu bersatu untuk menyuarakan bahwa kelapa sawit bisa menyerap karbon di udara.
Derom menyarankan agar lembaga internasional menentukan beban karbon yang harus dipikul oleh tiap negara untuk menyerap karbon. Dengan begitu, tiap negara memiliki tanggung jawab tersendiri untuk menjaga lingkugan dan tidak dibebankan hanya kepada satu negara.
"Kita bagi secara proporsional lahan minimum perhutanan setiap negara. Kalau hutan masih kurang kita minta mereka tambah dengan mengurangi lahan pertanian. Pemerintah kita perlu suarakan ini agar mereka juga sadar kita sudah jaga baik lingkugan dan hutan," tegasnya. Editor : Rustam Agus
