metrotvnews.com
13 April 2017
Metrotvnews.com, Jakarta: Parlemen Eropa mengesahkan Resolusi Sawit berjudul "Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests", di Starssbourg, Prancis, 4 April 2017.
Laporan itu secara khusus menyebut Indonesia tak bisa mengatasi persoalan sawit. Bahkan, keberadaan sawit di Indonesia dikaitkan dengan isu korupsi, pekerja anak, pelanggaran HAM, penghilangan hak masyarakat adat, dan itu negatif lain.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Ari Satria mengatakan, hal tersebut dikarenakan adanya blackmail atau berita bohong yang ditujukan terhadap komoditas itu.
"Kami belum tahu siapa, namun sepertinya melibatkan NGO (Organisasi non-pemerintah). Harga minyak sawit kami lebih murah dari komoditas serupa dari negara lain sehingga saya rasa itu memunculkan persaingan yang tidak sehat. Seperti adanya gosip bahwa minyak kami mengandung bahan-bahan berbahaya dan mempekerjakan mereka yang di bawah umur. Namun itu semua tidak benar," jelas dia dikutip dari Antara, Kamis 13 April 2017.
Ari mengatakan, pihak kementerian telah menghubungi parlemen Prancis dan mengundang mereka untuk datang langsung melihat perkebunan sawit di Indonesia untuk membuktikan bahwa rumor-rumor itu tidaklah benar.
"Masih belum mendapatkan tanggapan hingga kini, tapi masih berjalan" pungkas dia.
Sementara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menganggap Resolusi Sawit yang dikeluarkan Parlemen Eropa telah menghina Indonesia.
"Tuduhan bahwa sawit adalah korupsi, sawit adalah eksploitasi pekerja anak, sawit adalah pelanggaran hak asasi manusia, dan sawit menghilangkan hak masyarakat adat, merupakan tuduhan yang keji dan tidak relevan sekarang," kata Siti dalam keterangan tertulis, di sela-sela kunjungan kerja ke Helsinki, Finlandia, Jumat 7 April 2014.
Industri sawit di Indonesia, kata Siti, merupakan industri besar yang menyangkut hajat hidup petani yang meliputi areal tanam sawit seluas 11,6 juta hektare. Sebanyak 41 persen di antaranya merupakan tanaman petani atau small holders dengan tenaga kerja dari usaha hulu hingga hilir tak kurang dari 16 juta orang.
Siti mengatakan, Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo justru sedang melaksanakan praktik manajemen keberlanjutan (sustainable management) dalam pengelolaan sawit dan industri-industri berbasis tanah lainnya.
"Sustainable development menjadi concern pemerintah saat ini. Sama seperti orientasi Parlemen Eropa dan negara-negara lain di dunia, Indonesia juga termasuk yang di depan dalam upaya mengimplementasikan Paris Agreement," tegas Siti.
(SAW)
