metrotvnews.com
20 April 2017
Jadikan Resolusi Parlemen Eropa Pendorong Perubahan Sawit
Metrotvnews.com, Jakarta: Sejumlah organisasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berharap Resolusi Parlemen Eropa justru dapat menjadi pendorong perubahan tata kelola perkebunan sawit di Indonesia menjadi lebih baik.
Koordinator Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto mengatakan bahwa Resolusi Parlemen Eropa harusnya dapat mendorong pemerintah untuk membuat peta jalan pengelolaan sawit di Indonesia, utamanya bagi petani, disertai dengan kemudahan akses perbankan dan pembinaan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.
"Kita tahu, selama ini petani sawit hanya selalu dijadikan legitimasi, baik oleh korporasi dan para pendukung industri sawit. Lebih baik resolusi ini menjadi pemicu untuk melakukan perubahan mendasar terhadap tata kelola perkebunan sawit," jelas dia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis 20 April 2017.
Pihaknya, menurut dia, juga mendorong agar Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan perusahaan yang telah selesai masa izin maupun yang bermasalah, segera diambilalih oleh negara dan diredistribusikan kepada rakyat sebagai bagian dari percepatan pelaksanaan Reforma Agraria.
Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan WALHI Khalisah Khalid berharap pemerintah tidak menutup mata jika itu fakta memang ada. Karena jika itu dilakukan tentu akan menjadi preseden buruk bagi upaya pembenahan tata kelola Sumber Daya Alam (SDA) khususnya di sektor kehutanan dan perkebunan serta upaya penegakan hukum yang sedang dijalankan.
Sedangkan Kelapa Desk Kampanye Sawit Watch Maryo Saputra Sanudin mengatakan hal penting yang juga harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan audit terhadap perusahaan, menertibkan HGU dalam kawasan hutan, perkebunan sawit tanpa HGU dan segera menerbitkan kebijakan moratorium sawit.
Parlemen Eropa dalam sidang pleno 4 April 2017 menyepakati resolusi tentang minyak kelapa sawit dan deforestasi hutan. Resolusi yang terdiri dari 25 poin pertimbangan dan 60 poin rekomendasi tersebut mendapat mayoritas dukungan 640 suara, 18 menolak, dan 28 abstain. Resolusi ini belum menjadi kebijakan yang mengikat karena harus disampaikan dulu kepada Komisi Eropa.
(AHL)
