Batas Akhir Kebijakan Moratorium Hutan dan Gambut Mei 2017

Info SAWIT, JAKARTA . Kebijakan terkait moratorium pemberian izin lahan sebentar lagi rampung. Pengusaha dan lembaga swadaya masyarakat meminta kepastian agar pemerintah segera mengeluarkan payung hukum atas kelanjutan dari aturan ini.

Beberapa kalangan menilai, kebijakan yang telah berlangsung enam tahun ini tidak maksimal menyelesaikan persoalan. Pasalnya, selama berlakunya beleid ini masalah tata ruang masih belum terselesaikan. Izin penggunaan lahan masih terjadi di beberapa wilayah seperti Papua.

Adapun kebijakan yang dimaksud itu adalah Instruksi Presiden (Inpres) No 10 tahun 2011 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut, kemudian diperpanjang melalui Inpres No 6 tahun 2013 dan Inpres No 8 tahun 2015.

Ketua Bidang Agraria dan Tata Ruang Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengatakan, yang diperlukan saat ini adalah komitmen pemerintah dalam pengembangan industri sawit. "Harus ada perencanaan, berapa luasan lahan yang dibutuhkan," kata Eddy, belum lama ini kutip kontan.co.id.

Oleh karena itu, Eddy meminta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan kebijakan satu peta atau one map policy. Bila pemerintah akan memperpanjang moratorium izin lahan, maka batas waktunya ialah selama belum terbentuk one map policy tersebut. (T2)