bisnis.com

11 Juli 2017

Oleh : Samdysara Saragih

http://sumatra.bisnis.com/read/20170711/50/67225/resolusi-sawit-belum-gugurkan-komitmen-restorasi-gambut-norwegia

Resolusi Sawit Belum Gugurkan Komitmen Restorasi Gambut Norwegia

Bisnis.com, PALEMBANG – Badan Restorasi Gambut meyakini resolusi parlemen Norwegia yang melarang pemakaian produk kelapa sawit tidak menggugurkan komitmen pemerintah negara Skandinavia itu untuk mengucurkan dana pemulihan gambut rusak di Tanah Air.

Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead menjelaskan resolusi kelapa sawit baru sebatas sikap lembaga legislatif dan belum ditinjaklanjuti oleh pemerintah Norwegia. Pemerintah Indonesia-Norwegia pun masih mendiskusikan persoalan tersebut agar tidak merembet ke bidang kerja sama bilateral lainnya.

“Khusus untuk restorasi gambut, kebijakan pemerintah Norwegia bekerja sama dengan Indonesia dalam restorasi gambut dan penurunan deforestasi tidak akan terpengaruh,” katanya kepada Bisnis.com, Selasa (11/7/2017).

Nazir pun mengungkapkan BRG akan meluruskan persepsi pihak-pihak terkait di Norwegia yang memandang kelapa sawit secara negatif. Indonesia, tambah dia, telah memiliki kebijakan kelapa sawit berkelanjutan dan moratorium gambut yang tertuang dalam PP No. 57/2016 tentang Perubahan atas PP No. 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

“Norwegia semestinya tidak perlu khawatir atas dampak kelapa sawit terhadap lingkungan,” ujar mantan Direktur Konservasi WWF Indonesia ini.

Norwegia merupakan salah satu negara yang menjanjikan BRG kucuran dana untuk merestorasi gambut Indonesia yang rusak. Negeri itu baru mencairkan sekitar US$30 juta dari ikrar US$1 miliar dana lewat skema Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) Plus.

Di Provinsi Sumatra Selatan, Norwegia juga sudah menyatakan komitmen untuk terlibat dalam restorasi gambut. Komitmen itu disampaikan oleh Deputy Chief of Mission Royal Norwegian Embassy in Indonesia Hilde Solbakken saat perhelatan Bonn Challenge Asia Pacific Regional-Asia High Level Roundtable Meeting di Palembang, Rabu (10/5/2017).

Sebagaimana diketahui, bulan lalu Stortinget, yang merupakan badan legislatif Norwegia, meloloskan resolusi yang mendesak pemerintahnya untuk melarang pengadaan produk berbasis kelapa sawit termasuk biodiesel. Alasannya, komoditas tersebut menjadi penyebab deforestasi yang memicu perubahan iklim.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumsel Harry Hartanto menganggap resolusi Stortinget lebih dimotivasi persaingan bisnis minyak nabati. Para produsen komoditas bahan baku minyak nabati seperti biji bunga matahari mencemaskan kelapa sawit yang lebih efisien dan murah.

Harry berpendapat persaingan itu semestinya tidak dibawa ke ranah politik. Apalagi, hal ini bisa bermuara pada perang dagang yang sama-sama merugikan kedua negara.

“Jangan mereka hanya mau jual sama kita terus, tapi tidak mau beli dari kita. Lama-lama kita kan bisa saja tidak mau beli dari dia,” ucapnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Norwegia sebenarnya tidak lagi mengimpor minyak kelapa sawit mentah (CPO) dari Indonesia sepanjang 2016. Tren ini berlanjut selama Januari-April 2017 yang merupakan rilis terbaru BPS. Negeri itu terakhir kali mengimpor CPO pada 2015 dengan nilai US$309.952.

Harry menduga selama 2016 dan dan tahun ini Norwegia masih mengimpor CPO dan produk turunannya, meskipun tidak langsung dikapalkan dari Indonesia. Bukan mustahil, negara itu memasok produk turunan kelapa sawit dari negara-negara Uni Eropa, khususnya lewat Rotterdam, Belanda—yang merupakan pintu masuk utama CPO ke Benua Biru.

“Kadang-kadang sifat orang kan malu belanja ke warung sebelah, tetapi memilih warung sebelah lain meski mahal sedikit tidak apa,” ujarnya.

Langkah Norwegia semakin menunjukkan sikap antipati negara Eropa terhadap kelapa sawit. Pada Selasa (4/4/2017), Parlemen Eropa yang beranggotakan 28 negara Uni Eropa meloloskan resolusi Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests yang menuduh kelapa sawit sebagai biang kerok deforestasi. Meski Norwegia bukan anggota Uni Eropa, kedua belah pihak terikat dalam Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (EFTA).

Editor : Rustam Agus