3 November 2017
Oleh : Sri Mas Sari
http://industri.bisnis.com/read/20171103/12/705807/menyasar-sawit-tanpa-perlakuan-sama-dengan-minyak-nabati-eu-diskriminasi
Bisnis.com, BADUNG -- Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyebut kampanye negatif yang dilancarkan negara maju sebagai bentuk persaingan tidak sehat antara minyak sawit dan minyak nabati lainnya.
Dia mengatakan kompetitor Indonesia di pasar minyak nabati terus mencari cara kreatif untuk menjatuhkan minyak sawit --minyak nabati paling kompetitif di dunia-- dengan isu keberlanjutan, kesehatan, hingga sosial.
Pada Maret tahun ini, parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi soal sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit karena tanaman itu dinilai sebagai penyebab deforestasi, korupsi, eksploitasi pekerja anak dan pelanggaran HAM.
Padahal isu keberlanjutan telah ditangani Indonesia dengan mengadopsi dan mengimplementasikan serangkaian kebijakan, seperti melanjutkan moratorium ekspansi perkebunan baru dan mengimplementasikan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).
Di samping itu, laporan yang dikeluarkan Komisi Uni Eropa pada 2013 berjudul 'The Impact of EU Consumption on Deforestation' menyebutkan kontribusi minyak sawit terhadap deforestasi hanya 8%, dibandingkan dengan kedelai yang mencapai 19%, tepung jagung 11%, beras 6%, dan gula tebu 5%.
"Mereka, negara-negara Eropa dan sebagainya, selalu menghindar dari kalimat 'trade war'. Saya sampaikan, 'You start trade war. Anda memulai itu. Kalau you memulai, saya akan lakukan juga yang sama. Dia pasti menghindar," katanya dalam International Palm Oil Conference di Nussa Dua, Bali, Jumat (3/11/2017).
Enggartiasto juga menilai anggapan yang menyebut saturated fatty acid dari minyak sawit meningkatkan risiko kardiovaskuler sebagai tindakan diskriminatif. Anggapan itu semestinya tidak membidik minyak sawit saja, tetapi seluruh produk yang mengandung saturated fatty acid, tak peduli apakah berasal dari lemak nabati atau lemak hewan.
Menangkis isu sosial yang diembuskan para kompetititor, politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu menyatakan ISPO selama ini mempersyaratakan seluruh produsen sawit mengadopsi mekanisme penyelesaian sengketa lahan, zona konservasi biodiversitas, pemenuhan upah minimum pekerja, yang dibarengi pula dengan fasilitas asuransi, kesehatan, fasilitas permukiman, sekolah.
"Fakta CPO adalah minyak yang paling kompetitif dibandingkan minyak nabati lain harus diakui dan ini seharusnya tidak digunakan untuk menuduh produk sawit sebagai produk dumping dan disubsidi," kata Enggar.
Seperti diketahui, Benua Biru sejak 2013 memberlakukan bea masuk antidumping sebesar 21,3% terhadap biodiesel Indonesia. Demikian pula dengan Amerika Serikat yang mengenakan BMAD mulai Oktober 2017 sebesar 50,7%.
Menurut Enggar, tudingan itu dilancarkan tanpa membandingkan sawit dengan minyak nabati di negara maju yang disubsidi. Minyak sawit merupakan komoditas pertanian Indonesia yang sejauh ini tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah.
"Menyasar sawit tanpa memperlakukan sama minyak nabati EU adalah diskriminasi," katanya.
Minyak sawit sejauh ini merepresentasikan 40% minyak nabati dunia. Dalam hal produktivitas, minyak sawit memiliki rendemen tertinggi, yakni 3,8-4 ton per hektare.
Editor : Martin Sihombing
