Kompas

28 Desember 2017

KONFLIK AGRARIA

Sektor Perkebunan Sumber Pemicu Utama

JAKARTA, KOMPAS - Sepanjang 2017 terjadi 659 konflik agraria di sejumlah wilayah di Indonesia dengan lahan yang disengketakan mencapai 520.491 hektar. Jumlah kejadian ini meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan kejadian ini dinilai ironis dalam tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla yang menjadikan reforma agraria sebagai poin kelima dari sembilan prioritas pembangunan.

Catatan hitam konflik agraria ini diperparah dengan tingginya angka kriminalitas terhadap rakyat yang mencapai 369 orang korban penganiayaan mencapai 224 orang, 6 korban tembak, dan 13 orang meninggal. Aparat keamanan menjadi pelaku utama kekerasan dalam konflik agraria, yaitu 21 polisi, 11 TNI, dan 15 preman.

Demikian laporan akhir tahun Konsorsium Pembauran Agraria  (KPA) yang dipaparkan Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika dalam diskusi di Jakarta, Rabu 927/12). "Catatan akhir tahun kali ini menyoroti lambatnya realisasi janji politik dan kebijakan reforma agraria. Ini berbanding terbalik dengan kecepatan kerja-kerja proyek investasi skala besar yang lapar tanah," kata Dewi.

Dalam catatan KPA, sumber utama pemicu konflik agraria tahun 2017 adalah sektor perkebunan yang meliputi 208 kasus atau 32 persen. Sektor properti menempati posisi kedua dengan 199 kasus (30 persen), disusul infrastruktur dengan 94 konflik (14 persen), pertanian 78 kasus (12 persen), kehutanan 30 kasus (5 persen), pesisir dan kelautan 28 kasus (4 persen), dan pertambangan 22 kasus (3 persen).

Anggota Komisi VIII DPR, Budiman Sudjatmiko, menilai, Presiden Joko Widodo masih memiliki komitmen terkait reformasi agraria. Namun, itu belum didukung oleh aparat teknis yang memiliki visi yang sama. Selain itu, masih terdapat sejumlah produk perundang-undangan yang tumpang tindih dan justru kontraproduktif dengan semangat reformasi agraria.

(DD09)