Bisnis Indonesia
2 Maret 2018
Inpres Moratorium Sawit Harus Lindungi Investasi
JAKARTA - Rancangan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Peningkatan Produktivitas (Moratorium Sawit) harus memberikan kepastian bagi dunia usaha dan investasi. Artinya, regulasi tersebut jangan sampai malah menakutkan bagi investor, sebab saat ini pemerintah sedang mendorong masuknya investasi dan peningkatan ekspor.
Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, regulasi yang dibuat pemerintah banyak yang tidak sinkron dalam rangka mendorong invetasi. Di subsektor perkebunan kelapa sawit, kebijakan moratorium sawit dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2014 jo PP No. 57 Tahun 2016 (PP Gambut) merupakan regulasi yang bisa menghambat investasi. "Padahal kita tahu bahwa investasi di sektor kelapa sawit memerlukan dana yang cukup besar. Kita juga eksportir besar yang mana kita bersama Malaysia menguasai sekitar 90% pasar minyak sawit dunia. Sawit juga sebagai penyumbang devisa terbesar," kata Bhima di Jakarta, kemarin.
Bhima menilai, kebijakan Presiden yang memerintahkan kementerian melakukan deregulasi merupakan langkah yang tepat dalam rangka mendorong investasi. Namun di tengah upaya tersebut, pemerintah malah membuat Inpres Moratorium Sawit. "Saya melihat terjadi ketidaksinkronan. Kalau ketidaksinkronan ini dilanjutkan maka nanti efeknya investasi dan ekspor tidak bisa optimal, serta cadangan devisa bisa terganggu," jelas dia.
Harusnya, sebelum mengeluarkan moratorium, pemerintah hendaknya melakukan kajian terhadap dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut, baik secara ekonomi maupun dampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Bhima mengingatkan agar pemerintah tidak membuat regulasi yang menimbulkan ketidakpastian hukum karena akan mengakibatkan ketidak percayaan investor yang akan masuk menanamkan modalnya di Indonesia. "Kebijakan moratorium ini dipastikan bisa menghambat investasi karena sawit merupakan sektor yang strategis bagi perekonomian nasional," kata dia.
Terkait komoditas strategis, seharusnya pemerintah memberikan banyak insentif. Selain itu, apabila ada hambatan maka sudah seharusnya pemerintah memberikan bantuan. Namun sikap pemerintah terhadap sawit ini sebaliknya. Di kala terjadi hambatan ekspor, para pelaku usaha sawit disuruh menghadapi sendiri hambatan tersebut. Seharusnya, pemerintah menempatkan diplomat dagang yang mumpuni untuk menyelesaikan hambatan dagang tersebut. Kondisi itu yang dilakukan negara lain dalam memperlakukan komoditasnya yang dianggap srategis. "Kalau ini kan tidak, di kala sawit menghadapi kendala dagang, pemerintah membiarkan, malah disuruh menghadapi sendiri. Sawit ini insentifnya kurang, tapi malah ditambah moratorium," kata dia.
Hal senada dikatakan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi Syariah Universitas Airlangga (Unair) Imron Mawardi. Menurutnya, moratorium tidak akan menyelesaikan masalah. Persoalan lingkungan dan perizinan perkebunan kelapa sawit tidak perlu diselesaikan melalui moratorium . "Moratorium tidak mendorong investasi dan juga tidak akan menyelesaikan masalah-masalah yang jadi alasan dilakukan moratorium," ujar dia.
Seharusnya, pemerintah memberikan berbagai insentif agar investasi masuk, sebab investasi dan ekspor sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah seharusnya melindungi sawit melalui pemberian berbagai insentif, pemerintah juga perlu melobi negara-negara yang menerapkan hambatan dagang, terutama dari negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. "Itu penting karena perkebunan sawit menjadi andalan Indonesia untuk mendongkrak ekspor yang sangat dibutuhkan negara," jelas dia.
(tl)
